Dasar-Dasar Hukum MPR beserta Tugas dan Wewenangnya

dasar hukum mpr
ilustrasi oleh dribbble.com

Dasar-dasar hukum MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat ini termaktub dalam naskah UUD 1945. MPR merupakan sebuah lembaga tinggi negara di bidang legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

MPR berperan penting dalam mengubah serta menetapkan Undang –, begitu juga tugas MPR lainnya dimana telah diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Dasar hukum MPR ini dibentuk dalam UUD 1945, tepatnya tercantum pada pasal 2 dan pasal 3. Seiring perkembangannya, fungsi dan tugas MPR ini juga diatur pada landasan hukum peraturan perundang – undangan serta mengalami perubahan setelah amandemen.

Sebelum masa reformasi, MPR merupakan lembaga negara tertinggi, akan tetapi tak berkunjung lama aturan tersebut mengalami perubahan.

MPR menjalankan sidang minimal 5 tahun sekali di ibukota negara, dengan sistematika pengambilan keputusan diutamakan dari musyawarah demi mencapai hasil yang mufakat, jika belum tercapai diambil dengan sistem suara terbanyak.

Dasar Hukum MPR RI Menurut UUD 1945

Berikut merupakan dasar hukum MPR berdasarkan pasal 2 dan 3 hasil perubahan UUD 1945 setelah amandemen:

Pasal 2, ayat:

  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
  2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
  3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.

Pasal 3, ayat:

  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
  2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
  3. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Dilihat dari dasar hukum MPR tersebut, MPR tetap menjadi lembaga tinggi negara akan tetapi MPR juga setara dengan lembaga eksekutif dan yudikatif. Ketiganya ini saling mengevaluasi dan mengontrol.

Tugas dan Wewenang MPR

Agar lebih jelas terkait dengan tugas dan wewenang MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) berdasarkan undang – undang, berikut ulasan rincinya:

Baca Juga  Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini PAUD (Penjelasan LENGKAP ++)

1. Mengubah dan menetapkan UUD

Tugas pokok MPR yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. MPR memiliki wewenang dalam mengubah pasal – pasal UUD 1945 dengan syarat usulan perubahan undang -undang tersebut harus diajukan minimal sepertiga.

Bila usulan terkait perubahan pasal tersebut disetujui, selanjutnya dilakukan sidang paripurna dimana dipimpin langsung oleh ketua MPR. 

Sidang paripurna MPR ini dapat memutuskan perubahan pasal UUD 1945, dimana minimal harus ada persetujuan lebih dari 50% dari jumlah anggota.

2. Melantik presiden dan wakil presiden sesuai hasil pemilu

MPR mempunyai kewenangan untuk melantik presiden dan wakil presiden sesuai hasil pemilihan umum. Pelantikan ini dilakukan ketika sidang paripurna MPR.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ini berdasarkan hasil pemilu yang sebelumnya sudah dilaksanakan, kemudian presiden dan wakil presiden yang terpilih akan dilantik oleh ketua MPR.

Sebelum masa reformasi, MPR memiliki kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.

Tetapi aturan tersebut mengalami perubahan, dimana pemilihan presiden dan wakil presiden harus dilakukan lewat pemilihan umum secara langsung oleh rakyat Indonesia, sedangkan MPR hanyalah berwenang untuk melantiknya saja.

3. Memberhentikan presiden dan wakil presiden pada masa jabatannya

Tugas MPR  berikutnya yaitu memberhentikan presiden dan wakil presiden yang berdasarkan usulan DPR, sesuai pada aturan UUD 1945.

MPR wajib mengadakan sidang paripurna MPR demi memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dimasa jabatannya paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usulan tersebut.

Syarat yang harus dipenuhi salah satunya yaitu usulan DPR harus dilengkapi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, bila Presiden dan atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, seperti : pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, serta tindak pidana berat lainnya. 

Keputusan ini harus disetujui minimal dua pertiga dari jumlah anggota MPR yang hadir ketika sidang tersebut berlangsung.

4. Mengangkat wakil presiden menjadi presiden, jikalau presiden meninggalkan masa jabatannya

Tugas MPR lainnya yaitu mengangkat wakil presiden menjadi presiden, saat presiden meninggalkan posisi jabatannya.

Hal ini terjadi ketika presiden memutuskan berhenti atau diberhentikan maupun presiden tidak dapat melanjutkan tugasnya, selain itu dikarenakan sakit atau bahkan meninggal dunia juga bisa menjadi salah satu faktornya.

Bila hal tersebut terjadi, yaitu adanya kekosongan jabatan presiden sebelum masa jabatannya habis, maka MPR berwenang untuk menyelenggarakan sidang paripurna MPR supaya dapat melantik wakil presiden menjadi presiden.

Baca Juga  √ 10+ Video dan Gambar Hewan Lucu di Dunia Paling Menggemaskan

5. Mengangkat wakil presiden baru, bila terjadi kekosongan wakil presiden

Jika terjadi kekosongan posisi wakil presiden, maka MPR berwenang mengangkat wakil presiden yang baru.

Hal ini dapat terjadi jika wakil presiden berhenti maupun diberhentikan, atau bahkan tidak dapat melanjutkan tugasnya sebagai wakil presiden.

MPR wajib mengadakan sidang paripurna supaya dapat memilih wakil presiden dari dua calon yang telah diusulkan oleh presiden langsung. Hal ini hanya terjadi jika terdapat kekosongan jabatan wakil presiden dimana saat belum habis masa jabatannya.

6. Mengangkat presiden dan wakil presiden, jika terjadi kekosongan jabatan

Jika terjadi kekosongan keduanya, jabatan presiden dan wakil presiden maka MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna agar dapat memilih presiden dan wakil presiden baru, dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, dimana yang diusulkan oleh koalisi partai politik pemerintah.

Sebelum presiden dan wakil presiden dipilih serta dilantik oleh MPR, pelaksana tugas kepresidenan dilaksanakan oleh menteri seperti:

Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, atau Menteri Pertahanan secara bersama – sama. Selanjutnya MPR akan mengangkat presiden dan wakil presiden yang baru jika terjadi kekosongan jabatan.

7. Pemegang kekuasaan legislatif

MPR juga berperan sebagai pemegang kekuasaan legislatif di Indonesia. Hal tersebut tertera pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MPR memiliki peran untuk membuat, menyusun, serta mengesahkan undang-undang.

MPR ini juga berwenang untuk menyuarakan suara rakyat, sehingga dapat membentuk suatu peraturan perundang – undangan baru, dimana dapat mengayomi kebutuhan semua masyarakat Indonesia secara luas serta umum, sehingga menjadi lembaga negara pemegang kekuasaan legislatif.

Demikianlah pembahasan terkait dasar-dasar hukum MPR beserta tugas dan wewenangnya. Semoga bermanfaat!

Dasar-Dasar Hukum MPR beserta Tugas dan Wewenangnya